Contoh Penelitian Tindakan Kelas 1

LAPORAN PENELITIAN

PENERAPAN EVALUASI DIRI DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS TEKS PIDATO SISWA

KELAS X₄ SEMESTER II SMA NEGERI 1 KEDIRI

TAHUN PELAJARAN 2006/2007

Oleh

Dra. Ni Made Mahadi Mertawati

NIP. 131 394 156

Contoh Format SK Honor Sekolah

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

 SD NEGERI 148/IX PETALING

KECAMATAN SUNGAI GELAM  KABUPATEN MUARO JAMBI

PROVINSI JAMBI

Jln. Diponegoro RT 07/III                              NPSN : 10502709                               Kode Pos : 36668

SURAT KETERANGAN KEPALA SEKOLAH

Nomor  : 424/ 01 / SD 148 / 2012

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KERJA GURU HONOR TIDAK  TETAP DALAM LINGKUNGAN SDN NO.148/IX PETALING

Menimbang                    : a. Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini   memenuhi syarat      untuk diangkat menjadi guru mata pelajaran agama.

Mengingat                      : 1.   Undang -undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan          Nasional

                                         2.  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan   Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

SISTEM TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KEUANGAN NEGARA

SISTEM TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP

KEUANGAN NEGARA

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhipeningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, BPK mempunyai kewajiban dan mandat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut.pada saat ini terjadi bersamaan dengan perubahanlingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Perubahantersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahanyang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan negara. Perubahan itu sangat mempengaruhi posisi BPK sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan